Eksistensi Pasal 228A Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akan eksistensi Pasal 228A Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, Apakah Pasal 228A dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kedua, Apakah Pasal 228A dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat masih relevan dan perlu dipertahankan untuk diterapkan di masa mendatang. Metode penelitan yang digunakan ialah yuridis normatif, penelitian terhadap suatu norma yang ada dalam buku positif. Serta pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Normative Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 bukan bagian dari hierarki peraturan perundang undangan namun merupakan jenis pertauran lain yang secara konstitusi diakui guna menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya secara intenal dan tidak relevan adanya Pasal 228A pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Pasal tersebut perlu dicabut agar konsistensi hierarki norma hukum tetap terjaga, penyalahgunaan wewenang dapat dicegah, serta prinsip independensi lembaga negara tetap terlindungi. Kesimpulan pada penelitian ini ialah dengan melakukan pencabutan atau penghapusan Pasal 228A yang dimana menimbulkan permasalah antar lembaga negara atau bertentangan dengan konstitusi