Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Abstract

This study aims to analyze the warning penalty applied in Indonesian courts. In this study, the author analyzes the judge's considerations in imposing penalties in decision Number 12 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Sgn and decision Number 14 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Bks. In this study, the researcher will discuss how the application of warning penalties in Indonesia, whether its implementation is good with the limitations of implementing regulations and guidelines for this warning penalty. This study uses a normative legal research method where this research is based on applicable laws and regulations that are relevant to the legal problems that are the focus of the study. The results of this study are that the judge's considerations between the two decisions have different results, where the decision should have the same decision. This is due to the absence of additional regulations or explanatory regulations from Article 72 of the Juvenile Criminal Justice System Law, so that law enforcers need implementing regulations so that warning penalties can be more optimally imposed on children in conflict with the law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana peringatan yang diterapkan di pengadilan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn dan putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bks. Dalam penelitian ini peniliti akan membahas bagaimana penerapan pidana peringatan di Indonesia, apakah penerapannya sudah baik dengan keterbatasannya peraturan pelaksana maupun pedoman dari pidana peringatan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim diantara kedua putusan memiliki hasil yang berbeda, dimana seharusnya dalam putusan tersebut bisa memilki putusan yang sama. Hal ini disebabkan dari tidak adanya peraturan tambahan atau peraturan penjelas dari Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penegak hukum memerlukan peraturan pelaksana supaya pidana peringatan bisa lebih maksimal lagi untuk dijatuhkan ke anak yang berhadapan dengan hukum.