Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id
http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

Volume 7 Nomor  1	    Februari 2026 	 Halaman 73 – 97	

ISSN Print   : 2721-5318
ISSN Online: 2721- 8759

Rekonstruksi Pengawasan Negara terhadap BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025: Kritik atas Model Kelembagaan BPI Danantara

Julia Angelica Jasmine Margareta 
juliaangelicajm11@gmail.com

Universitas Brawijaya

Abstract
State supervision over State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia has undergone significant transformation following the enactment of Law Number 1 of 2025, particularly through the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara). This reform raises critical legal issues concerning the clarity of authority, oversight structure, and institutional accountability. This study aims to examine the state supervision mechanism under the new regulatory framework and to propose an ideal supervisory model. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the dual holding structure and the inter-SOE monitoring mechanism introduced by BPI Danantara create overlapping authorities, role conflicts, and unclear lines of accountability, potentially undermining state control and principles of good corporate governance. Therefore, an institutional reconstruction is necessary, including the elimination of the operational holding function and the reallocation of supervisory authority to the President and the Minister of SOEs in a proportional manner. This study contributes to the development of state supervision theory in public corporate governance and offers normative recommendations for reforming SOE governance in Indonesia.
Keywords: State-Owned Enterprises; state supervision; corporate governance

Abstrak
Pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perubahan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait kejelasan kewenangan, struktur pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan negara terhadap BUMN dalam kerangka regulasi tersebut serta merumuskan model pengawasan yang lebih ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dual holding dan mekanisme inter-BUMN monitoring yang diperkenalkan melalui BPI Danantara menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik peran, dan ketidakjelasan garis akuntabilitas, sehingga berpotensi melemahkan prinsip pengawasan negara dan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan dengan menghapus fungsi holding operasional dan mengembalikan kewenangan pengawasan kepada Presiden dan Menteri BUMN secara proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep pengawasan negara terhadap korporasi publik serta memberikan rekomendasi normatif bagi reformasi tata kelola BUMN di Indonesia.
Kata Kunci: BUMN; pengawasan negara; tata kelola

A.	Pendahuluan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional Indonesia. Dalam praktiknya, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta penyediaan barang dan jasa publik yang tidak sepenuhnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menjadi hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka inilah BUMN mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai alat negara dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya.
Namun, pengelolaan BUMN sering kali menuai kritik, baik dari sisi kinerja finansial maupun dari sisi tata kelola dan akuntabilitas. Tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, konflik kepentingan, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi sejumlah permasalahan klasik yang kerap ditemukan dalam manajemen BUMN. Berbagai reformasi pun dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme BUMN, di antaranya dengan pembentukan Kementerian BUMN sebagai pemegang kuasa pemegang saham, penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta restrukturisasi kelembagaan dan portofolio bisnis BUMN.
Upaya reformasi tersebut mencapai titik disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN, terutama melalui pembentukan entitas baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Entitas ini diberikan mandat untuk mengelola penyertaan modal negara di sejumlah BUMN, termasuk kewenangan strategis dalam hal pengambilan keputusan korporasi. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan institusi investasi negara yang ditujukan untuk mendorong efisiensi, fleksibilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara. Namun, pembentukan badan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis yang tidak dapat diabaikan.
Salah satu isu krusial yang muncul adalah bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan negara terhadap BUMN yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Sebelumnya, pengawasan terhadap BUMN dilakukan melalui Kementerian BUMN yang secara administratif dan politik bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, setelah wewenang pengelolaan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang bersifat lebih otonom, maka timbul pertanyaan mengenai relevansi dan efektifitas struktur pengawasan yang ada dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan aset negara. Persoalan ini semakin kompleks mengingat kedudukan hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tidak sepenuhnya jelas apakah ia merupakan bagian dari organ negara, lembaga independen, atau entitas korporasi. Ambiguitas kedudukan hukum ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum dalam aspek pertanggungjawaban dan transparansi.
Selain itu, pengalihan fungsi pengelolaan BUMN dari kementerian teknis ke badan investasi negara juga membawa implikasi terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi ekonomi. Dalam sistem hukum di Indonesia, seluruh tindakan pengelolaan kekayaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka terhadap pengawasan publik. Sementara dalam sistem demokrasi ekonomi, pengelolaan ekonomi negara harus tetap mengedepankan kepentingan umum dan tidak semata-mata berbasis efisiensi bisnis. Oleh karena itu, model pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara harus dirancang sedemikian rupa agar tetap menjamin bahwa seluruh kegiatan pengelolaan BUMN tidak lepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, maka kajian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana seharusnya bentuk pengawasan negara terhadap BUMN yang kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tetapi juga membahas pendekatan yuridis yang dapat memastikan bahwa peralihan fungsi ini tetap berada dalam aturan konstitusional, demokratis, dan akuntabel. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum BUMN dan memperkaya wacana reformasi tata kelola keuangan negara di Indonesia.
Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan dan mekanisme pengawasan negara terhadap BUMN yang dikelola oleh BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, apa implikasi yuridis dari penerapan model dual holding dan mekanisme inter-BUMN monitoring terhadap kejelasan kewenangan dan akuntabilitas, serta bagaimana model pengawasan negara yang ideal. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengawasan yang diatur dalam regulasi tersebut, mengkaji implikasi yuridisnya terhadap tata kelola BUMN, dan merumuskan model pengawasan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good corporate governance. Adapun arah kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih menimbulkan kompleksitas dan tumpang tindih kewenangan, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan dengan menghapus fungsi holding operasional dan menegaskan kembali pembagian kewenangan pengawasan antara Presiden dan Menteri BUMN secara proporsional.
Pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai entitas yang memegang kekayaan negara yang dipisahkan, BUMN memiliki fungsi strategis tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, pengawasan negara atas BUMN adalah instrumen hukum yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan BUMN berlangsung secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini sejalan dengan tujuan utama negara dalam mengelola sumber daya ekonomi nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.
Pengawasan negara dapat dimaknai sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang entitas publik atau yang menggunakan sumber daya publik. Pengawasan terhadap BUMN merupakan bagian dari fungsi pengendalian yang bersifat preventif maupun represif, yang dilaksanakan oleh negara melalui berbagai instrumen kelembagaan, seperti Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengawasan oleh Kementerian BUMN umumnya bersifat struktural dan administratif. Kementerian ini berperan sebagai pemegang saham atas nama negara, dan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum, menyetujui rencana kerja, serta mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. 
Pengawasan eksternal terhadap BUMN dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lain seperti BPK dan DPR. BPK berperan penting dalam melakukan audit keuangan dan kinerja BUMN, sedangkan DPR mengawasi kebijakan umum dan penggunaan anggaran negara yang berhubungan dengan BUMN. Namun demikian, pengawasan terhadap BUMN tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu mendasar adalah praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara di struktur BUMN. Praktik ini menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi pengambilan keputusan di tubuh BUMN. Selain itu, keterlibatan politik dalam proses pengangkatan direksi dan komisaris juga menjadi sumber utama distorsi dalam tata kelola BUMN. Ketergantungan terhadap kekuasaan politik juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perumusan kebijakan bisnis jangka panjang, serta membuka ruang korupsi dan nepotisme dalam proses bisnis.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika muncul badan baru seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN diberi kewenangan untuk mengelola investasi negara melalui skema konsolidasi dan optimalisasi aset BUMN. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menggeser hubungan antara negara dan BUMN, dari yang sebelumnya berbasis kementerian teknis menjadi model holding investasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan yang akan diberlakukan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mengingat entitas ini dapat memiliki otonomi finansial dan operasional yang tinggi.
Dalam konteks ini, perlu dirancang sistem pengawasan negara yang lebih adaptif dan bersifat multi-level. Selain memperkuat fungsi lembaga pengawas eksternal, seperti BPK dan DPR, pengawasan publik harus didorong melalui keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media massa. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang membatasi penguasaan aset negara oleh badan investasi secara eksklusif, serta penyusunan entitas independen untuk mengawasi transaksi dan kebijakan investasi yang dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan demikian, kajian terhadap pengawasan negara terhadap BUMN menunjukkan pentingnya perbaikan struktural dan hukum dalam pengelolaan BUMN. Apalagi dengan kehadiran entitas pengelola investasi baru seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, urgensi pembentukan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kelembagaan semakin mendesak. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 perlu dipastikan mengandung ketentuan yang tidak hanya memperkuat fungsi bisnis BUMN, tetapi juga memastikan bahwa fungsi pengawasan negara tidak dilemahkan oleh format kelembagaan baru tersebut. 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas penting dalam perekonomian nasional Indonesia yang secara khusus dimiliki oleh negara untuk menjalankan fungsi ekonomi strategis serta pelayanan publik. Secara definisi, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan langsung. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian ini telah diatur dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan BUMN sebagai badan hukum yang menjalankan usaha di bidang ekonomi strategis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan yang profesional dan transparan. Peran BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat strategis, terutama karena BUMN mengisi sektor-sektor usaha yang kurang diminati oleh swasta akibat risiko tinggi atau kebutuhan investasi yang besar. Secara umum, fungsi BUMN dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi komersial yang bertujuan menghasilkan keuntungan dengan menjalankan kegiatan usaha secara profesional, fungsi sosial yang menjamin ketersediaan barang dan jasa strategis bagi masyarakat, dan fungsi stabilitas yang membantu menjaga kestabilan ekonomi nasional dengan berperan aktif di pasar.
Pengawasan terhadap BUMN merupakan aspek yang sangat krusial agar BUMN dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham, lembaga legislatif seperti DPR, serta lembaga audit negara. Selain pengawasan eksternal, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) berfungsi sebagai pengawasan internal yang mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, terjadi pembaruan dalam pengawasan BUMN melalui pengalihan pengelolaan dari Kementerian BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini bertugas mengelola aset dan investasi BUMN secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kinerja BUMN dalam menghadapi persaingan pasar global. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kerangka hukum terbaru yang menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan BUMN modern dan tantangan pengawasan masa kini, khususnya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai pengelola baru yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola dan pengawasan BUMN.
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan bentuk transformasi kelembagaan dalam pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Secara normatif, badan ini memiliki kedudukan sebagai entitas hukum yang bertindak atas nama negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pada BUMN. Hal ini sekaligus menandai model pengelolaan BUMN menjadi berbasis entitas investasi negara yang lebih profesional, terfokus, dan berorientasi pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Badan ini juga bertindak berdasarkan prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban untuk bertindak secara jujur, hati-hati, dan dalam itikad baik demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang dalam hal ini negara. Sebagai perwakilan pemilik modal, badan ini tidak hanya berkewajiban mendorong profitabilitas dan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tindakan korporasi tunduk pada peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance. Pengawasan terhadap direksi dan komisaris yang dilakukan oleh badan ini mencerminkan pelaksanaan hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Badan ini menjalankan fungsi pengurusan atas kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal perseroan. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaannya tunduk pada rezim hukum privat dalam bentuk hukum perusahaan, bukan lagi pada hukum publik atau hukum administrasi negara. Implikasi hukumnya, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai pemegang saham bersifat mengikat secara perdata sebagaimana layaknya hubungan korporasi antar entitas dalam hukum perseroan terbatas.
Secara struktur korporasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara juga dapat dikategorikan sebagai semacam holding state (holding BUMN), meskipun tidak seluruhnya berbentuk perseroan. Namun secara fungsional, badan ini bertindak menyerupai holding company yang mengendalikan anak perusahaan melalui kepemilikan saham dan pengambilan kebijakan strategis. Secara keseluruhan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan organ pemegang saham yang menjalankan fungsinya dengan mengacu pada prinsip-prinsip korporasi yang modern. Keberadaannya bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMN tidak hanya patuh pada regulasi formal, tetapi juga mampu menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana yang dituntut dalam praktek-praktek hukum perusahaan kontemporer.
B.	Metode 
Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan proses pencarian aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang timbul. Metode Penelitian Yuridis-Normatif dalam penelitian ini digunakan dengan mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan ide-ide yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengkaji konsep yuridis mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) melibatkan penyelidikan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lain, serta antara Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan undang-undang lainnya Pendekatan perundang-undangan digunakan peneliti guna mengkaji bentuk pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peneliti menggunakan teknik pengambilan dan pengumpulan data dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) dan melalui akses internet. Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti ditujukan guna menghimpun informasi yang akurat terkait isu hukum yang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data lain yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan pengawasan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peneliti menggunakan pendekatan analisis sistematis, di mana peneliti menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum. Peneliti juga menggunakan analisis ekstensif yakni metode penafsiran hukum yang memperluas makna rumusan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpegang pada maksud asli pembentuk peraturan perundang-undangan. Analisis sistematis digunakan untuk menelusuri dan mengkaji secara berurutan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan negara terhadap BUMN yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Sementara itu, analisis ekstensif digunakan penulis untuk memperluas penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dengan tetap mengacu pada tujuan dan maksud asli pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

C.	Pembahasan
Pengaturan Pengawasan Negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk reformasi besar dalam struktur tata kelola Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Di dalamnya, negara berupaya memperkuat fungsi pengawasan atas BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini dibentuk sebagai entitas negara berbadan hukum yang bertugas mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal negara pada BUMN. Namun, alih-alih menyederhanakan pengawasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara justru memunculkan kompleksitas karena menempatkan terlalu banyak aktor pengawas yang saling bertumpang tindih. Hal ini menciptakan tumpang tindih wewenang yang berpotensi menimbulkan disfungsi kelembagaan dalam praktik pengawasan sehari-hari.
Secara struktural, BPI Danantara terdiri atas dua Perusahaan Induk, yakni Perusahaan Induk Investasi dan Perusahaan Induk Operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, 24, dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan Induk Investasi memiliki fungsi utama dalam mengelola portofolio kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal atau investasi pada BUMN-BUMN yang berada di bawahnya, serta bertugas mengoptimalkan nilai aset negara. Sementara itu, Perusahaan Induk Operasional dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN-BUMN agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara profesional, efisien, dan sesuai dengan tujuan strategis negara. 
Pasal 1 angka 25 UU BUMN 2025 menyatakan bahwa BPI Danantara adalah BUMN yang memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMN lain yang secara hierarkis ditempatkan dalam satu kelompok perusahaan. Ketentuan ini memperkenalkan konsep baru dalam tata kelola BUMN, yakni mekanisme "inter-BUMN monitoring" atau pengawasan antarbadan usaha milik negara dalam satu ekosistem grup. Konsep ini menciptakan struktur yang menyerupai holding company, namun dengan kekhususan karena fungsi pengawasan dan pembinaan tidak hanya dilakukan oleh negara sebagai pemilik saham mayoritas, tetapi juga dilimpahkan kepada entitas BUMN tertentu dalam kelompok. 
Meski tampak inovatif, model pengawasan antarbadan ini secara konseptual menimbulkan kebingungan. Hal ini disebabkan karena badan usaha yang pada dasarnya merupakan subjek bisnis dan objek dari kebijakan pengawasan, kini turut diberi mandat untuk menjadi subjek pengawasan terhadap badan usaha lain. Dualitas peran ini menimbulkan risiko konflik kepentingan dan efektivitas prinsip checks and balances yang menjadi landasan penting dalam pengawasan tata kelola korporasi negara. Ketika suatu BUMN memiliki kewenangan terhadap BUMN lain dalam satu struktur grup, terdapat potensi kaburnya batas antara fungsi komersial dan fungsi pengawasan. Struktur ini membutuhkan kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak menciptakan kekuasaan yang terpusat dan sulit diawasi secara independen.
Kompleksitas struktur pengawasan dalam BPI Danantara semakin tampak dalam ketentuan Pasal 3M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan bahwa Perusahaan Induk Operasional memiliki dua organ utama, yakni dewan pengawas dan badan pelaksana. Dalam struktur kelembagaan ini, dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Perusahaan Induk Operasional yang dijalankan oleh badan pelaksana. Keduanya memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap BUMN-BUMN dalam grup BPI Danantara. Pembagian peran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efisien dan akuntabel, dengan harapan pengawasan internal dapat dilakukan secara berkesinambungan di dalam entitas holding BUMN. Namun, apabila dikaitkan kembali dengan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa Perusahaan Induk Operasional merupakan BUMN yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN lainnya, maka muncul sistem pengawasan yang rumit. Dalam konteks ini, dewan pengawas BPI Danantara pada dasarnya mengawasi entitas yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perusahaan lain, yakni BUMN-BUMN yang berada di bawah struktur holding tersebut. Artinya, pengawasan terjadi dalam dua arah, dari dewan pengawas kepada badan pelaksana, dan dari badan pelaksana kepada BUMN-BUMN lain. Hal ini menimbulkan kondisi di mana organ pengawas mengawasi pelaksana yang juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap entitas lain, sehingga pola ini menciptakan efek reflektif dalam rantai pengawasan internal holding.
Struktur berlapis ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam menjalankan peran masing-masing organ. Dewan pengawas mungkin akan dihadapkan pada tantangan dalam membedakan batas pengawasan terhadap badan pelaksana BPI Danantara dan evaluasi atas efektivitas pengawasan yang dilakukan badan pelaksana terhadap BUMN lainnya. Begitu pula badan pelaksana akan memikul beban tanggung jawab ganda sebagai pelaksana kebijakan internal dan sebagai pengawas eksternal terhadap BUMN dalam struktur grup. Tanpa kejelasan kewenangan yang tegas dan sistem pelaporan yang komprehensif, konsep seperti ini justru dapat mengaburkan akuntabilitas dan memperlemah sistem checks and balances yang menjadi prinsip dari tata kelola BUMN yang sehat.
Pasal 3Z UU BUMN 2025 juga menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap BPI Danantara. Kewenangan ini memberikan ruang bagi keterlibatan langsung kepala negara dalam mengontrol arah kebijakan dan pelaksanaan tugas BPI Danantara, yang secara normatif dimaksudkan untuk menjaga agar entitas tersebut tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. Di sisi lain, Pasal 3B memberikan kewenangan tambahan kepada Menteri BUMN untuk turut melakukan pengawasan terhadap BPI Danantara. Menteri tidak hanya memiliki fungsi sebagai wakil negara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi juga memiliki kontrol administratif terhadap arah kebijakan dan evaluasi kinerja perusahaan induk tersebut. Pengaturan ini menimbulkan kompleksitas baru dalam mekanisme pengawasan, karena menciptakan situasi di mana BPI Danantara berada di bawah pengawasan ganda, yaitu dari Presiden secara langsung dan dari Menteri BUMN. Situasi ini bukan hanya membingungkan dari sisi pelaksanaan tata kelola, tetapi juga berisiko memunculkan konflik otoritas yang menghambat kelancaran proses pengambilan keputusan strategis, khususnya ketika terdapat perbedaan arahan atau kepentingan antara Presiden dan Menteri. Konsep pengawasan yang tersusun dalam kerangka vertikal ini, dengan pengawasan langsung dari Presiden dan Menteri, berdiri kontras dengan kewenangan yang diberikan kepada BPI Danantara dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN lain dalam strukturnya. Ketika di satu sisi BPI Danantara dituntut untuk menjadi entitas mandiri yang menjalankan tata kelola korporasi secara profesional dan berorientasi bisnis, di sisi lain keberadaannya tetap dibatasi oleh intervensi struktural dari dua otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme yang rawan menciptakan ketidakpastian dalam rantai komando dan akuntabilitas kelembagaan. 
Dalam struktur kelembagaan BUMN, Pasal 9C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menetapkan keberadaan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Direksi menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta dalam kepentingan korporasi dan negara. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris juga menjadi alat kontrol internal yang melekat dalam setiap BUMN, dan memiliki hak untuk memberikan nasihat strategis, melakukan evaluasi kinerja, hingga menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan. Mekanisme pengawasan ini seharusnya menjadi sarana check and balance yang memadai di dalam BUMN itu sendiri tanpa perlu campur tangan yang terlalu jauh dari faktor eksternal. Namun, dalam UU BUMN 2025, Dewan Komisaris tidak bekerja secara eksklusif, karena terdapat entitas lain yang turut berwenang melakukan pengawasan terhadap BUMN, yakni BPI Danantara sebagai Perusahaan Induk Operasional, Menteri BUMN sebagai perwakilan pemegang saham negara, dan Presiden sebagai penguasa tertinggi eksekutif. Kondisi ini menyebabkan satu entitas BUMN berada dalam posisi diawasi oleh empat aktor berbeda secara vertikal dan horizontal. Konsep pengawasan seperti ini memperlihatkan ketidakefisienan dalam struktur pengambilan keputusan, karena tidak terdapat kejelasan mengenai garis akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam tata kelola modern. Apabila empat pihak dengan otoritas berbeda mengawasi satu entitas bisnis yang sama tanpa delineasi peran yang tegas, maka potensi tumpang tindih instruksi dan konflik kebijakan menjadi sangat tinggi.
Pengawasan yang berlapis dan tidak terkoordinasi tersebut pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip governance modern yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan kejelasan struktur otoritas. Pengawasan oleh negara terhadap entitas bisnis milik negara seharusnya dilakukan secara proporsional dan fungsional, guna menciptakan keseimbangan antara kontrol negara dan ruang gerak korporasi dalam menghadapi dinamika pasar. Overregulation dan intervensi yang berlebihan bukan hanya menghambat efisiensi internal, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi dan inovasi dalam tubuh BUMN itu sendiri.
Kemudian, teori pengawasan negara (state supervision theory) merupakan teori dasar dalam administrasi publik dan hukum tata negara yang menjelaskan bagaimana negara mengatur dan mengontrol pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta pengelolaan kekayaan publik. Inti dari teori ini adalah bahwa pengawasan oleh negara harus dijalankan oleh lembaga atau entitas yang secara konstitusional dan fungsional memang diberi mandat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas publik. Pengawasan ini bertujuan menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan kebijakan publik. Secara normatif, hanya lembaga tertentu yang sah untuk melakukan pengawasan negara. Di antaranya adalah Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dapat melakukan pengawasan strategis terhadap badan-badan di bawahnya. Menteri teknis, seperti Menteri BUMN, yang diberi mandat untuk mengelola dan mengawasi sektor tertentu sebagai kepanjangan tangan Presiden. Lembaga legislatif, seperti DPR, yang menjalankan fungsi pengawasan politik dan anggaran. Lembaga pemeriksa independen, seperti BPK dan KPK. Organ pengawasan internal, seperti Dewan Komisaris, yang secara langsung terlibat dalam struktur korporasi untuk memastikan tata kelola internal yang baik. Lembaga tersebut memiliki legitimasi formal maupun substantif sebagai pengawas negara karena perannya yang langsung terkait dengan mandat konstitusional, legalistik, atau fungsi check and balance institusional.
Namun, ketika dikaitkan dengan UU BUMN 2025, muncul persoalan serius mengenai keberadaan BPI Danantara sebagai entitas yang diberi wewenang pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 dan Pasal 3M UU tersebut, BPI Danantara diberi mandat tidak hanya sebagai entitas holding operasional, tetapi juga sebagai pengawas terhadap BUMN lain, meskipun pada dasarnya ia sendiri adalah badan usaha yang tunduk pada logika korporasi. Ini menciptakan kesenjangan sebab BPI Danantara bukan termasuk dalam kelompok entitas yang secara teori sah sebagai pengawas negara. Ia bukan lembaga eksekutif, bukan bagian dari sistem pengawasan politik atau hukum, dan bukan lembaga independen negara. Ia adalah badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi korporasi, dan seharusnya menjadi objek dari pengawasan, bukan subjeknya.
Konstruksi ini menyimpang dari prinsip functional legitimacy dalam teori pengawasan, yaitu bahwa hanya entitas dengan posisi kelembagaan yang tepat yang dapat melakukan fungsi pengawasan secara sah dan efektif. Ketika BUMN diberi kewenangan untuk mengawasi BUMN lain, apalagi jika ia masih tunduk pada arahan Presiden dan Menteri, maka muncul risiko serius dimana tidak adanya independensi, tumpang tindih otoritas, dan kekacauan garis akuntabilitas. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa BPI Danantara sendiri juga diawasi oleh Dewan Pengawas, Menteri BUMN, dan Presiden, sehingga fungsinya sebagai pengawas terhadap BUMN lain berpotensi melemah karena ketergantungan vertikalnya. Oleh karena itu, pendelegasian fungsi pengawasan kepada BPI Danantara bertentangan secara langsung dengan teori pengawasan negara yang menekankan bahwa pengawasan publik hanya boleh dilakukan oleh institusi yang memiliki otoritas normatif dan posisi independen dalam sistem pemerintahan. Ketika fungsi pengawasan diberikan kepada entitas bisnis yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka prinsip tata kelola yang sehat menjadi kabur, dan efektivitas pengawasan negara terhadap kekayaan publik justru terancam dari dalam.
Teori principal-agent dalam hukum perusahaan juga relevan untuk menilai sistem pengawasan ini. Dalam hubungan antara negara sebagai pemilik (principal) dan BUMN sebagai agen (agent), dibutuhkan sistem pengawasan yang memungkinkan pengendalian yang efektif tanpa mengganggu operasionalisasi entitas bisnis. Banyaknya agen pengawas seperti BPI Danantara, Presiden, Menteri, dan Dewan Komisaris, menciptakan potensi disfungsi koordinasi serta kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban ketika terjadi kegagalan pengelolaan atau kerugian negara. Teori ini menuntut struktur pengawasan yang ramping namun berdaya guna, agar insentif kerja para agen tetap sinkron dengan tujuan negara sebagai pemilik modal.
Dalam tataran normatif, Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan Presiden, namun dalam konteks tata kelola korporasi negara, intervensi langsung oleh Presiden dapat dipandang melemahkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance). Prinsip-prinsip GCG sebagaimana diadopsi dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN menekankan perlunya independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Bila semua fungsi pengawasan dikerjakan oleh berbagai otoritas tanpa kejelasan batas peran, maka prinsip-prinsip ini sulit diterapkan secara optimal. Sehingga, desain pengawasan harus mempertimbangkan keselarasan dengan standar good governance serta efisiensi administratif. Oleh karena itu, sistem pengawasan terhadap BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara memerlukan penataan ulang. Diperlukan konsep kelembagaan pengawasan yang lebih terkoordinasi, misalnya dengan menetapkan satu lembaga utama sebagai pengawas dengan fungsi koordinatif terhadap institusi lain. Penguatan fungsi ini dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pelatihan, dan regulasi yang mendukung independensi organ pengawasan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya justru menciptakan struktur yang berlebihan dan kompleks. Evaluasi dan penyederhanaan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan reformasi BUMN dapat tercapai secara efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik dan teori-teori hukum perusahaan yang berlaku. Perubahan ini juga harus ditopang dengan reformasi regulasi yang mendukung efisiensi birokrasi dan penguatan institusi.
Rekomendasi Bentuk Pengawasan Negara yang Ideal terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Struktur kelembagaan BPI Danantara yang terbagi atas Perusahaan Induk Investasi dan Perusahaan Induk Operasional menimbulkan problem struktural yang serius dalam tataran hukum tata kelola BUMN. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 23–25 dan Pasal 3M UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menyatakan bahwa Perusahaan Induk Operasional memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN lain dalam satu grup. Ketika suatu entitas korporasi, seperti Danantara, diberi peran ganda sebagai pelaku bisnis sekaligus pemegang otoritas pengawasan, terjadi pembauran peran yang tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga merusak prinsip-prinsip governance. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh negara malah diserahkan kepada entitas yang tunduk pada kepentingan portofolio dan profit. Situasi ini semakin kompleks karena pengawasan juga dilakukan secara berlapis oleh Dewan Pengawas, Presiden, dan Menteri BUMN, tanpa adanya pembagian kewenangan yang rinci. Akibatnya, rantai komando menjadi tidak jelas dan proses pengambilan keputusan strategis menjadi lamban dan tumpang tindih.
Secara teori, pengawasan negara terhadap badan usaha milik negara harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki mandat dan otoritas kenegaraan, bukan oleh pelaku usaha negara itu sendiri. Pengawasan negara diklasifikasikan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang melekat pada kekuasaan eksekutif. Teori ini disebut dengan state supervision theory, yang membedakan secara tegas antara public controllers dan operational entities. Fungsi pengawasan melekat pada organ seperti Presiden, menteri, atau lembaga audit publik karena mereka bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab secara politik serta hukum terhadap rakyat. Ketika entitas pelaksana seperti BPI Danantara justru diberi fungsi pengawasan terhadap entitas yang setara atau bahkan berada dalam satu portofolio, maka yang terjadi adalah self-monitoring atau pengawasan internal dalam satu badan usaha negara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip check and balance serta tidak sejalan dengan tata kelola publik yang sehat.
Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025 juga telah menciptakan kompleksitas kelembagaan yang tidak efisien. Perusahaan Induk Operasional memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang seolah meniru struktur manajemen korporat konvensional, tetapi menjalankan fungsi khas eksekutif negara. Di saat yang sama, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN oleh BPI Danantara tumpang tindih dengan fungsi pengawasan yang sudah dimiliki Menteri BUMN, serta dengan otoritas strategis yang dimiliki Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kondisi ini menciptakan dualisme peran yang sulit dipertanggungjawabkan secara institusional. Tidak ada kejelasan tentang siapa yang harus mengambil keputusan akhir dalam hal kinerja BUMN, sinergi antar entitas, ataupun dalam restrukturisasi. Struktur ini bertentangan dengan kebutuhan korporasi modern yang menuntut clear chain of command dan effective accountability mechanisms.
Dalam konteks ketatanegaraan, kewenangan pengawasan negara terhadap BUMN semestinya dibedakan berdasarkan tingkatannya. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi memiliki wewenang dalam pengawasan strategis (strategic oversight), yakni menetapkan arah kebijakan makro dan menentukan portofolio strategis BUMN sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, Menteri BUMN berfungsi menjalankan pengawasan administratif dan operasional (administrative and managerial oversight), seperti mengevaluasi kinerja dewan direksi dan komisaris, menyusun kebijakan sektoral, hingga melakukan pembinaan sumber daya manusia. Ketika fungsi-fungsi ini dimandatkan kepada entitas bisnis seperti BPI Danantara, yang tidak memiliki dasar konstitusional sebagai pengemban otoritas publik, maka terjadi pergeseran fungsi negara kepada entitas yang tidak bertanggung jawab secara publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas publik dan mekanisme kontrol yang sah secara hukum.
Konsekuensi dari tumpang tindih fungsi ini bukan hanya berupa inefisiensi struktural, tetapi juga menghasilkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, keputusan bisnis yang harusnya cepat dan responsif terhadap dinamika pasar sering terhambat oleh struktur pengawasan yang hierarkis dan tidak jelas. Sebaliknya, pengawasan yang seharusnya dilakukan secara independen dan objektif malah tercampur dengan kepentingan internal korporasi. Selain itu, posisi BPI Danantara yang beroperasi sebagai holding operasional mempersulit mekanisme evaluasi kinerja karena entitas pengawas dan entitas yang diawasi berada dalam satu struktur manajemen. Tidak ada pemisahan vertikal yang tegas, yang menyebabkan hilangnya ruang netral dalam proses pengawasan. Kondisi ini melemahkan prinsip efektivitas pengawasan dan berisiko menciptakan sistem yang tidak dapat dievaluasi secara transparan dan profesional.
Jika dibiarkan, struktur ini akan menghambat misi transformasi BUMN ke arah yang lebih modern, terbuka, dan profesional. Keberadaan BPI Danantara sebagai holding operasional justru menjadi beban tambahan bagi ekosistem BUMN, karena mengkonsentrasikan fungsi strategis dan eksekutif ke dalam satu entitas yang tidak memiliki dasar hukum pengawasan negara. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi, terutama jika terjadi penyimpangan atau kegagalan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri akuntabilitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan penghapusan secara menyeluruh terhadap konsep Perusahaan Induk Operasional dalam regulasi. Fungsi-fungsi pengawasan yang saat ini berada di bawah BPI Danantara harus dikembalikan ke Presiden dan Menteri BUMN sesuai dengan porsi dan fungsi masing-masing.
Langkah yang paling logis dan tepat adalah mereformulasi UU No. 1 Tahun 2025 dengan menghapus ketentuan yang memberikan dasar hukum bagi holding operasional BPI Danantara, khususnya Pasal 1 angka 25 dan Pasal 3M. Sebagai tindak lanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 yang mengatur struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan operasional BPI Danantara juga perlu dicabut atau direvisi secara menyeluruh. Dalam desain baru ini, BPI Danantara hanya akan menjalankan peran sebagai Perusahaan Induk Investasi yang bertugas mengelola portofolio dan nilai ekonomi BUMN, bukan sebagai entitas pengawas. Pengawasan terhadap BUMN harus kembali menjadi domain Presiden dan Menteri BUMN, dengan pembagian kewenangan strategis dan administratif yang jelas. Langkah ini akan memperkuat kejelasan garis komando, meningkatkan efisiensi, serta memastikan prinsip akuntabilitas publik tetap ditegakkan dalam pengelolaan korporasi negara.
Dalam hal pengaturan dan pasal-pasal yang sekiranya harus ada dalam perubahan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025 guna memberikan kepastian hukum terhadap struktur pengawasan BUMN melalui BPI Danantara, setidak-tidaknya terdapat ketentuan yang mengatur hal-hal berikut, yakni:
1.	Bagian awal perubahan regulasi perlu memuat penghapusan kedudukan Perusahaan Induk Operasional dalam sistem hukum dengan menjelaskan bahwa seluruh fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN dikembalikan kepada organ negara yang memiliki legitimasi sesuai teori pengawasan negara, yakni Presiden, Menteri BUMN, dan Dewan Komisaris masing-masing BUMN. Ketentuan ini juga harus memperjelas bahwa BPI Danantara tidak lagi memiliki peran pengawasan korporatif atas BUMN lain, melainkan berfungsi murni sebagai pengelola aset investasi negara.
2.	Ketentuan eksplisit mengenai pencabutan Pasal 1 angka 25 dan Pasal 3M dalam UU No. 1 Tahun 2025 wajib dimuat dalam bagian batang tubuh undang-undang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar yuridis dari pembentukan dan pelaksanaan fungsi Perusahaan Induk Operasional. Dengan penghapusan pasal tersebut, tidak terdapat lagi landasan hukum bagi BPI Danantara untuk melakukan fungsi pengawasan antar-BUMN yang selama ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan garis akuntabilitas dalam sistem pemerintahan perusahaan negara.
3.	Ketentuan penghapusan struktur organ Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam Perusahaan Induk Operasional harus diatur secara tegas dalam perubahan Peraturan Pemerintah. Struktur ini sebelumnya menimbulkan dualisme pengawasan karena Dewan Pengawas Danantara bertugas mengawasi badan pelaksana, yang dalam praktiknya juga mengawasi BUMN. Reformulasi ini harus mengalihkan fungsi pengawasan langsung kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi normatif dan konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip teori pengawasan negara.
4.	Ketentuan yang menetapkan bahwa pengawasan terhadap BUMN dilakukan oleh entitas yang sah berdasarkan teori pengawasan negara harus dimuat secara normatif. BPI Danantara, yang tidak termasuk dalam entitas yang sah berdasarkan teori pengawasan negara tersebut, tidak dapat dijadikan subjek pengawas karena tidak memiliki mandat langsung dari konstitusi maupun UU pemerintahan.
5.	Perlu ditambahkan pasal baru yang mengatur pembagian kewenangan pengawasan secara vertikal antara Presiden dan Menteri BUMN terhadap BUMN secara langsung, tanpa melalui entitas perantara seperti Perusahaan Induk Operasional. Presiden diberikan fungsi strategic oversight, yaitu menetapkan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan, serta pengambilan keputusan strategis yang menyangkut eksistensi dan peran BUMN dalam konteks makroekonomi dan kepentingan nasional. Sementara itu, Menteri BUMN memiliki fungsi administrative oversight, yaitu menyelenggarakan pembinaan administratif dan teknis atas BUMN. Pembagian ini bertujuan menegaskan kewenangan yang jelas, menghindari tumpang tindih wewenang, dan memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengawasan negara terhadap BUMN. 
6.	Ketentuan tambahan yang menegaskan peran BPI Danantara hanya dalam ranah pengelolaan portofolio investasi perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Pengawasan internal Danantara cukup melalui pelaporan berkala kepada Menteri BUMN dan evaluasi kinerja oleh BPK dan auditor independen. Fungsi ini sepenuhnya bersifat ekonomis dan non-pemerintahan, sehingga tidak memerlukan peran pembinaan atau pengawasan terhadap BUMN lain.
Perlu disusun ketentuan transisi dan harmonisasi peraturan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Proses transisi dari konsep holding ganda ke single holding investment perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap struktur BPI Danantara yang telah berjalan. Pemerintah harus menyusun pedoman teknis yang menjelaskan pengalihan fungsi pengawasan ke kementerian terkait, pengakhiran fungsi-fungsi operasional Danantara, serta mekanisme pemisahan aset dan sumber daya manusia secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak kelembagaan.

D.	Kesimpulan
Struktur pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 menimbulkan persoalan serius dalam hal kejelasan fungsi, garis komando, dan efektivitas institusional. Penunjukan BPI Danantara sebagai Perusahaan Induk Operasional yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap BUMN lain menciptakan konsep inter-BUMN monitoring yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Konsepsi ini menimbulkan kerancuan karena badan usaha yang seharusnya berada di bawah pengawasan negara justru diberi mandat untuk mengawasi entitas lain yang selevel secara korporatif.
Ketidaksesuaian ini semakin kompleks ketika ditambah dengan struktur organ dalam BPI Danantara, seperti Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang memperpanjang rantai pengawasan tanpa legitimasi yang kuat dari sistem pemerintahan negara. Terlebih lagi, masih adanya wewenang pengawasan dari Presiden dan Menteri BUMN menyebabkan terjadinya overlapping authority dan dualisme pengawasan yang berpotensi menimbulkan konflik institusional. Dalam praktiknya, pengawasan yang dijalankan oleh entitas non-negara ini justru mengaburkan akuntabilitas serta menyulitkan pelaksanaan prinsip checks and balances.
Secara teori, pengawasan negara terhadap BUMN seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi atau undang-undang, seperti Presiden, Menteri, dan Dewan Komisaris. Pemberian kewenangan pengawasan kepada entitas seperti BPI Danantara tidak memiliki dasar teoretik yang sahih dalam konsep negara hukum modern. Dalam konteks tersebut, keberadaan Perusahaan Induk Operasional tidak hanya tidak efektif, melainkan juga bertentangan dengan struktur pengawasan yang ideal dan berpotensi melemahkan efisiensi serta daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global
E.	Saran
Perlu dilakukan reformulasi regulasi secara menyeluruh untuk menghapus fungsi Perusahaan Induk Operasional dari sistem hukum BUMN. Reformulasi ini sebaiknya mencakup perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 dengan mencabut ketentuan yang mengatur pembentukan dan fungsi Perusahaan Induk Operasional, termasuk organ-organnya. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kejelasan garis akuntabilitas dan mengembalikan fungsi pengawasan BUMN kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas konstitusional.
Setelah penghapusan struktur Induk Operasional, pemerintah perlu mengatur kembali pembagian kewenangan antara Presiden dan Menteri BUMN secara vertikal. Presiden dapat difokuskan pada perumusan kebijakan strategis tingkat makro yang mencerminkan arah pembangunan nasional, sedangkan Menteri BUMN bertanggung jawab atas pengawasan teknis, administratif, dan operasional terhadap BUMN secara langsung. Pemisahan ini penting untuk menghindari tumpang tindih peran dan memperkuat efektivitas pengawasan yang efisien dan proporsional.
Agar transisi kelembagaan dapat berjalan mulus, pemerintah perlu menyusun norma transisi yang memastikan tidak ada kekosongan fungsi pengawasan selama masa peralihan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap instrumen hukum turunan, seperti peraturan menteri dan keputusan direktur utama BUMN terkait struktur pengawasan internal. Proses ini juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang intensif kepada para pemangku kepentingan agar pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab pengawasan menjadi seragam dan tidak menimbulkan interpretasi ganda di masa depan.

Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Alawiah, R. “Kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Dalam Pengawasan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.” Disertasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.
Alfi, D. P. “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Periode 2019–2020).” Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
Amrullah, A. H., dkk. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” Bulletin of Community Engagement 4, no. 2 (2024): 41–48.
Arbaina, E. S. S. “Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Akuntansi AKUNESA 1, no. 1 (2012).
Babang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Christianto, H. “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana.” Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 3, no. 2 (2010): 101–113.
Daffa, A. R., dan Herwiyanti, E. “Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia.” Economics and Digital Business Review 4, no. 2 (2023): 217–230.
Dahana, T. N. Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Penerbit NEM, 2024.
Darmansyah, E. “Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada Badan Usaha Milik Negara Oleh Presiden: Kajian Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum.” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024).
Defilania, O., dan Silalahi, W. “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia.” Jurnal Intelek Insan Cendikia 2, no. 4 (2025): 7125–7134.
Dharma Setiawan Negara, S. H. Holding Investasi dan Holding Operasional dalam Tata Kelola BUMN: Perspektif UU No. 1 Tahun 2025. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2025.
Fatzgani, A. D. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
Firmansyah, A., dkk. “Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi.” Binamulia Hukum 13, no. 2 (2024): 517–528.
Fitriah, M. A., dan Ansar, N. S. “Kontestasi Kekuasaan Negara dan Otonomi Korporasi: Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Modal BUMN di Bawah UU BUMN 2025.” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2024): 293–311.
Gaol, H. T. L., dkk. “Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa.” Recht Studiosum Law Review 4, no. 1 (2025): 24–36.
Hartono, R. N., dan Rini, W. S. D. “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule.” Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 1 (2021): 23–32.
Jayalantara, A. A. N. “Objektivitas Kepentingan Umum Pada Kewenangan Jaksa Sebagai Dasar Mengajukan Pailit.” Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2024.
Kristianti, D. S. “Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat.” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 2 (2021): 90–113.
Kurniawan, R. A., dkk. “Analysis of Corruption Crimes in the Management of BUMN Finances by BUMN Directors.” COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi 2, no. 3 (2025): 656–674.
Marsudi, K. E. R., dan Purbasari, V. A. “Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia.” Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance 2, no. 1 (2022): 27–42.
Njatrijani, R., Rahmanda, B., dan Saputra, R. D. “Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan.” Gema Keadilan 6, no. 3 (2019): 242–267.
Nurwenda, M., dan Junaedi, D. “The Analysis of Financial Reporting in Ministries/State Institutions and Supervision of BUMN for Transparency & Accountability.” Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen 4, no. 1 (2024): 93–100.
Panalaga, W. B. “Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika.” Unes Law Review 6, no. 1 (2023): 1967–1977.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
Prasetio, A., dan M. SH. Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, 2014.
Rachmad, Y. E. “Danantara and Indonesia’s Green Economy: Pioneering Sustainable Investments for the Next Century.” The Perusahaan Induked Nations Global Compact (2025).
Rachmad, Y. E. “Danantara and Strategic Partnerships: Unlocking Indonesia’s Full Investment Potential.” The Perusahaan Induked Nations Global Compact (2025).
Ramadhan, E. M. R., dkk. “Corporate Governance and Principal-Agent Theory: A Critical Review.” EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 10, no. 2 (2022): 1391–1404.
Reza, M. S. “Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip–Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).” Lex Lata 3, no. 2 (2021).
Roihan, M. I. “Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” Tesis, 2021.
Sadhana, K. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Jakarta, 2010.
Sandi, M. Y., dkk. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero.” Notary Law Journal 2, no. 3 (2023): 181–202.
Setiawan, I. Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek. Jakarta: CV Rtujuh Media Printing, 2024.
Sewandono, R. E. S. R. E., dan Arinanto, S. A. S. “Pendekatan dan Pengaturan Hukum Daya Anagata Nusantara Terhadap Prinsip dan Praktik Terbaik Sovereign Wealth Fund.” Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy, and Social Innovations 1, no. 1 (2025): 1–25.
Thoriq, A. R., dkk. “The Relevance of the Establishment of Daya Anagata Nusantara to the Budget Efficiency Policy of the Merah Putih Cabinet Administration.” Journal Social Sciences and Humanioran Review 1, no. 6 (2024): 265–276.
Trisha Giovani, D. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rules.” Disertasi, Universitas Jambi, 2024.
Utama, A. S. “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.” Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 1–21.
Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.