PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) PERIODE 2014 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDI KABUPATEN SAROLANGUN
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v4i4.43100Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun, maka penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu hasil dari pemaparan pihak responden yang jelas dan rinci terhadap masalah yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti tersebut. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah socio- legal. Penggunaan metode sosio-legal dalam studi ini pada tataran penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis mengenai fungsi DPRD yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris yang secara langsung terjun kelapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD Kabupaten Sarolangun untuk mengetahui implementasi atas pengaturan normatif fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Sarolangun. Kemudian seluruh data yang diperoleh baik data primer yakni hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun maupun data sekunder dianalisa dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Sarolangun.
Downloads
References
Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga, 2006
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV. Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2009
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:PT Gramedia, 2008
Djohermansyah, Djohan. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
DPRD, Sistem Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD, Kebumen: Kerjasama DPRD Kebumen dengan The Asia Foundation, 2006.
Dahmiri, D., & Sakta, K. (2014). Pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 3(1), 374-380.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Froi Mohammad Taufik makarao dan Sarman Hukum Pernerintahan Daerah di Indonesia.DPRD ,RINEKA CIPTA
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007
Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan,cet. III. Jakarta: Kencana, 2008
Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004
Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 1991
Kaloh. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Kantaprawira, Rusadi & Dede Mariana. Perihal Ilmu Politik.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
Mahkamah Konstitusi RI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011
Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995 Mardiasmo. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet. IV. Jakarta: Kencana, 2008.
Nordiawan, Dedi, dkk. Akuntansi Pemerintahan, cet III. Jakarta: Salemba Empat, 2008
Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet. II. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007
Sanit, Arbi. Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, cet. III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sinamo, Nomensen. Hukum Pemerintahan Daerah, cet. I. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2010
Soekarwo. Berbagai Masalah Keuangan Daerah. Surabaya:Airlangga University Press, 2003
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet.IV. Jakarta:Sinar Grafika, 2012
Syahrini, Riduan. Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2009
Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani. Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Fokus Media, 2003
Widjaja, HAW. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005
Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Desi Ayu Elitna Br Ginting
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
