ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v5i2.43140Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis perkembangan belanja daerah Kabupaten Sarolangun dan Menganalisis bagaimana kinerja belanja daerah Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis perkembangan belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efesiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan belanja daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006 – 2012 mengalami perkembangan rata – rata 20,67%. Untuk kinerja belanja daerah dari sisi keserasian dikatakan baik dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Sedangkan tingkat rata – rata efesiensi belanja Pemerintah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006 – 2012 sebesar 86,64% yang tergolong efesien.
Downloads
References
Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2007. Seri Bunga Serampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.
Abdul Halim, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.Salemba Empat.
Jakarta.
Ahmad Yani, 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.
Dahmiri, D. (2017). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Camat Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 52-59.
Raja Grapindo Persada. Jakarata.
BAPEDA Kabupaten Sarolangun, 2011. RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016.
Depdagri, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www.depdagri.go.id .online 1 Juli 2012.
, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah. www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
, Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. www.djlpe.esdm.go.id. Online 1 juli 2012.
, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
DP2KAD, Kabupaten Sarolangun, 2011. Kemanpuan keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun 2001-2010.
, Kabupaten Sarolangun, 2011. Pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan Kabupaten Sarolangun 2001-2010.
Mahsun Moh, 2006 : 186. Kriteria Keserasian Belanja.
, 2006 : 186. Kriteria Efesiensi Belanja.
Haw.Widjaja, 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Raja Grapindo.
H.A Kartiwa 2004. “Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan arah kebijakan umum”
Ridho Argi (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis belanja daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004- 2009”
Siswanto Sunarno,2009. Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafita. Jakarta.
Syaparuddin, 2010. Tentang Kinerja Belanja
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2017 Irhamna Andriani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
