ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENGHIMPUNAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 -2013
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v5i2.43144Abstract
Penelitian ini berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Penghimpunan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013 “. Retribusi Daerah berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .salah satu retribusi yang dapat menjadi komponen dalam kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis , Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013. Dan kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013.Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif . Hasil analisis dari pnelitian ini menunjukan bahwa: efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan kabupaten sarolangun tahun 2006 – 2013 sebesar 99,7 % ini artinya kabupaten sarolangun untuk pendapatan Izin Mendirikan Bangunan masih belum sesuai dengan bangunan yang ada di kabupaten sarolangun dan perlu untuk di tingkatkan kembali. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun sebesar 23,14 % ini artinya masih kecil pendapatan yang harus di serahkan ke daerah,berarti blum banyak masyarakat yang berkontribusi melalui izin mendirikan bangunan.
Downloads
References
Anggawen f 2006, Disparitas Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Kaitan dengan Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kota Bogor.Tesis Instutusi Pertanian Bogor
Anonim, 2004 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Anonim, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah Anonim, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Wewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Anonim Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Kabupaten Sarolangun
Badan Pelayanan Perizinan Terpandu Satu Pintu(BPPTSP) Kabupaten Sarolangun
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun
Dahmiri, S. D. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, 12(1), 43409.
Darise,Nurlan.2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU.Edisi Kedua .Jakarta:PT.Indek
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun.
Haryadi,Dedy, 2003,Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu.Skripsi Fisip UMY, Yogyakarta.
Halim,A,2004, Bungo Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi,UPP AMP YKPN,Yokyakarta
Kaho, Josef Riwu .2007 Prospek Otonomi Daeah di Negara Republik Indonesia Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo,2005Perpajakan Edisi Revisi,Yokyakarta
Prakoso, Kesit Bambang, 2003,Pajak dan Retribusi Daerah Ull Press, Yokyakarta
Resmi, Siti 2013, Perpajakan dan Teori Kasus,Selemba Empat di Jakarta Selatan
Siahaan,Marihot Pahala,2005 Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah.Raja Grafindo Persaja,Jakarta.
Supardi,2006,Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul periode 1996/1997-2005.STIE Nusa Megarkencana,Yogyakarta
Suparmoko .M 2008 Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek BPFE ,YOGYAKARTA
Yani,A,2008,Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2017 Dewi Susanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
