ANALISIS BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAMBI TAHUN 2009-2014
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v5i3.43178Abstract
Penelitian ini berjudul “Analisis Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Di Propinsi Jambi Tahun 2009-2014”. Di bawah bimbingan Dr. H. Syaparuddin. SE.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlembangan belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2014. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi belanja tidak langsung dari sisi Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2009-2014. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, Analisis Alokasi Belanja terhadap perkembangan belanja tidak langsung, Analisis kinerja belanja dari sisi efisiensi. Perkembangan belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi tahun 2009-2014 berdasarkan Rata-rata per tahun yakni tertinggi pada kabupaten Bungo sebesar 1.19% dan terendah pada kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0.11 %. Berdasarkan efisiensi belanja tidak langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi pada tahun 2009-2014 dari rata- rata belanja tidak langsung target dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan karena dari tahun 2009-2014 seluruh kabupaten sudah efisien dari tahun ke tahun dalam mengelola belanja tidak langsung Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi pada Kota Sungai Penuh sudah sangat efektif dari Efisiensi Belanja Tidak Langsung.
Downloads
References
Andriana, Novia, 2011. Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Badan Pusat Statistik (2014) Provinsi Jambi dalam angka.
Darise, Nurlan, 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerbit PT Indeks. Jakarta.
Derise, Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan 1. Edisi Kedua. PT Indeks. Kembangan-Jakarta Barat.
G.James dan M.Jhon , 2009. Prinsip-Prinsip manajemen keuangan, Edisi 13 buku 1, PT.Salemba empat. Jalan raya lentang agung NO.101-jakarta selatan.
Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai, Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ke-3. Panerbit Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Indriani, Hylina, 2011. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
Jusmawati, 2012. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. PT Gelora Aksara Pratama : Yogyakarta.
Nofriza, Eri, 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi Kampus Sarolangun.
Patilima hamid, 2013, metode penelitian kualitatif. Alfaberta, cv jl gegerkalong hilit bandung.
Renyowijoyo, Muindro, 2010. Akuntansi Sektor Publik : Oranisasi Non Laba. Edisi ke 2. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
Ritonga, 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indinesia. Penerbit Sekolah Paskasarjana UGM. Yogyakarta.
Suparmoko.M, 2003, keuangan negara dalam teori dan praktek. BPFE.yogyakarta
Statistik keuangan daerah Provinsi Jambi 2013. http, ://jambi.bps.go.id
Tanjung A, 2009. Penata Usahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Selemba Empat : Jakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Republik Indonesia.
Widjaja Haw, 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
Widjaja, Haw, 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
Yani, Ahmad, 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Penerbit PT Raja Grapindo Persada. Jakarta.
Riza Yulita,(2013), analisis komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah, yulita riza kabupaten merangin tahun 2007-2011 skripsi. Jurusan keuangan daerah. Fakultas ekonomi dan bisnis. Iniversitas jambi kampus sarolangun.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2017 Mila Permata Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
