ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009-2013
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v6i01.43211Abstract
Penelitian ini berjudul “Analisis Perkembangan Penerimaan Daerah dan Kontribusinya Terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan daerah,menganalisis besarnya Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah,serta mengetahui Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo tahun 2009- 2013. Berdasarkan hasil analisis perkembangan penerimaan daerah menurut sumber penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013 terlihat rata-rata keseluruhan perkembangan penerimaan daerah sebesar 15,95%. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah kabupaten bungo semakin meningkat setiap tahun anggarannya dari tahun 2009-2013, Kontribusi dari masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013, dimana kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya adalah kontribusi yang berasal dari PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,04%, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten bungo masih belum mampu sepenuhnya untuk mengelolah sumber-sumber keuangannya dan masih bergantung pada pemerintah pusat. Persentase tingkat kemandirian keuangan pendapatan asli daerah kabupaten bungo terhadap keuangan pemerintah pusat pada tahun 2009-2013 pada persentase antara 7,38% sampai dengan 8,55% yang mempunyai pola hubungan instruktif yang artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah karena masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
Downloads
References
Aidayani,(2013),”Analisis Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Sarolangun (2006-2010)”, Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun. BPS Kabupaten Muara Bungo (2002), Realisasi Penerimaan Daerah, Kabupaten Muara Bungo.
BPS Kabupaten Muara Bungo (2012), Muara Bungo Dalam Angka, Kabupaten Muara Bungo.
Darise,Nurlan,dkk,(2009),”Pengelolaan Keuangan Daerah”.PT. Indeks.Jakarta.
Djumhana Muhamad, (2007), ”Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang- undangan di bidang Keuangan Daerah”. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Dahmiri, S. D. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, 12(1), 43409.
Halim, (2002), “ Pengendalian Sumber- Sumber Pajak dan Retribusi Daerah”. Jakarta : Selemba Empat.
Haris.(2005),”Analisa Penerimaan Daerah Di Kabupaten Sarolangun (2002- 2003)”. Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA.
Harsey dan Blanchard,(1989),”Konsep Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”,UI-Press Jakarta.
Mamesah,(2004),”Sistem Administrasi Keuangan Daerah”.Cetakan Pertama.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Mardiasmo,(2002).”Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit Andi : Yogyakarta.
Marlina,Wiwin,(2013),”Analisis Penerimaan Daerah di Kabupaten Merangin (2007-2011)”.Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
Parmadi, Rahmadi Selamet,(2010),”Modul Keuangan Daerah”.Universitas Jambi. Jambi.
Pasal 29 Undang-undang No 22 Tahun (1999) “ dicantumkan sumber- sumber pendapatan daerah”.
Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Pasal 1, Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
Republik Indonesia,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rulriyadi, (2008), Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabuppaten Sarolangun, Skripsi FE- Universitas Jambi.
Suherman,(2004),”Perkembangan dan Struktur Pendapatan Daerah di Kota Jambi”. Tesis tidak dipublikasikan MEP UNJA,Jambi.
Suryani,(2012),”Analisis Perkembangan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun (2007- 2011)”,Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
Suparmoko,(2002),”Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembanguna Daerah”, Grafindo Jakarta.
Suparmoko,(2008),”Pengertian RetribusiDaerah”. Grafindo Jakarta.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.”tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dan kewenangannya kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri”.
Warsito, dkk.(2008).”Akuntansi Sektor Publlik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah”. UNDIP : Semarang.
Widjaja,HAW,(2011),”Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”,PT Rajagrafindo Persada.
Yani,Ahmad,(2008), “Pengertian Dan Devinisi Pajak Daerah”, Jakarta.
Yani,Ahmad.(2013),“Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2018 Yeni Evriani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
