PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI JAMBI
Kata Kunci:
DPA, Anggaran Kas, SIPD, pengelolaan keuangan daerahAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan DPA dan Anggaran Kas telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), hingga proses verifikasi dalam SIPD. Implementasi sistem ini meningkatkan akurasi, efisiensi, integrasi data, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun demikian, optimalisasi penerapan SIPD masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi.
Unduhan
Referensi
Adila, A. P., Azis, A. D., Rahman, K., & Fakhira, A. N. (2025). Do IT committee and ERP adoption affect a firm’s profitability? Banking evidence from Indonesia. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(4), 346–359.
Adila, A. P., & Hidayah, R. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adopsi tata kelola teknologi informasi (pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(7), 5223–5233.
Bahari, S. F. A., Komalasari, S. P., Adila, A. P., Audina, D., Trimuliani, D., Ramadhani, F., Marta, N., Syukrihadilrsyad, M., & Febrian, R. (2023). Audit sistem informasi: Suatu pendekatan kontemporer. Rajawali Pers.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Andi.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Maulidiah, S. (2017). Analisis ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 123–135.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Sari, D., Hidayat, T., & Rahman, A. (2019). Peran DPA-SKPD dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 14(1), 45–58.
Sunarya, A. (2021). Pengaruh implementasi sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 10(2), 89–101.
Vitriana, R., Sijabat, M., & Pratama, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan efisiensi penganggaran daerah. Jurnal Keuangan Publik, 8(1), 15–28.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Dios Nugraha Putra, Nafisa Desfania Br. Sinulingga
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
