PROGRAM NASIONAL DALAM SISTEM DESENTRALISASI: DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.54644Keywords:
Makan Bergizi Gratis, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kapasitas Daerah, Implementasi KebijakanAbstract
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kelompok rentan kurang gizi. Dalam konteks desentralisasi, implementasi MBG di daerah menghadapi ketegangan antara standardisasi kebijakan nasional dan kebutuhan fleksibilitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG dalam relasi pusat–daerah untuk menilai apakah program ini memperkuat atau melemahkan desentralisasi, mengidentifikasi peran pemerintah daerah, dan menilai pengaruh kapasitas daerah terhadap keberhasilan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui studi literatur pada berbagai daerah dengan karakteristik kapasitas yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983) untuk menganalisis pelimpahan kewenangan, kapasitas kelembagaan, serta dinamika hubungan pusat–daerah dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG cenderung memperkuat sentralisasi dalam tata kelola kebijakan nasional, sementara keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dan efektivitas koordinasi pusat–daerah. Oleh karena itu, diperlukan model desentralisasi adaptif melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, penguatan kapasitas daerah, dan fleksibilitas kebijakan berbasis kebutuhan lokal agar tujuan nasional penurunan stunting dan peningkatan gizi dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.
Downloads
References
agus, D. (2010). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Prees.
Amin, H. M., Mm, M. A., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat. Deepublish.
Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 34–46.
Aulia, A. P. (2025). The Dilemma Of Decentralization In Public Policy Implementation In Indonesia. Indonesian Journal Of Public Administration Review, 2(4), 13.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Bpk Ri). (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Bpk Ri).
Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). Fiscal Decentralization And Local Finance In Developing Countries. Edward Elgar Publishing.
Bappenas. (2024). Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Vol. 2). Https://Perpustakaan.Bappenas.Go.Id/E-Library/File_Upload/Koleksi/Dokumenbappenas/Konten/Dokumen 2025/Konten/%7bdigital%7d Ringkasan Rpjmn Tahun 2025-2029.Pdf
Bgn. (2025). Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, Sdm, Dan Infrastruktur. Badan Gizi Nasional. Https://Www.Bgn.Go.Id/News/Siaran-Pers/Tiga-Kunci-Keberhasilan-Program-Makan-Bergizi-Gratis-Anggaran-Sdm-Dan-Infrastruktur
Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. Journal Of Law, Policy, And Governance, 1(1), 14–19.
Darmawati, S. S., Laudy, N. G., Sudaryono, & Mujiyani. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2023. Aman: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, 5(01), 22–32.
Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Inovasi Samsat Care Di Kota Makassar): The Concept Of Decentralization In Public Services (A Study Case Of Samsat Care Innovation In Makassar City). Journal Of Government Science (Govsci): Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 74–84.
Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(9), 5762–5773.
Ifhami, I. F. (2026, April 17). Laporan Icw: 90 Guru Merasa Distribusi Mbg Memotong Jam Kegiatan Belajar Mengajar. Tribunnews.Com. Https://Www.Tribunnews.Com/Nasional/7818151/Laporan-Icw-90-Guru-Merasa-Distribusi-Mbg-Memotong-Jam-Kegiatan-Belajar-Mengajar.
Isntitute For Development Of Economics And Finance. (2024). Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis. Indef.
Kedeputian Sistem Dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. (2025). Pedoman Umum Sistem Dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis. Https://Cdn-Web.Bgn.Go.Id/Juknis/01ka7n19ksj5gpg927034k3rp0.Pdf
Kemenkes Bkpk. (2025). Potret Stunting Di Indonesia. Kemenkes Bkpk. Https://Www.Badankebijakan.Kemkes.Go.Id/Potret-Stunting-Di-Indonesia/
Kementerian Kesehatan. (2024). Survei Status Gizi Inodnesia 2024. Https://Www.Badankebijakan.Kemkes.Go.Id/Survei-Status-Gizi-Indonesia-Ssgi-2024/
Kurniawan, R., Ma’ruf, A., Resti, Y., Nurfadila, S., Sari, N., Tala’a, N. I., Amalia, M., Mastang, Nuraisyah, Maman, A., & Reza, F. (2026). Analisis Komparatif Kualitas Produk Dan Daya Saing Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah : Studi Kasus Kota Batu , Jawa Timur Dan Kota Palu , Sulawesi Tengah. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, 4(1), 77–83.
Manto, A. F., Canon, S., Payu, B. R., & Olilingo, F. Z. (2025). Analisis Tipologi Daerah Di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah. Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan, 3(2).
Mulyani, S., & Maifizar, A. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis 2025: Studi Literatur Dilema Efektivitas Dan Kualitas. Jurnal Sociohumaniora Kodepena (Jsk), 6(2), 134–139.
Ningsi. (2026). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) Hasil Monev Di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemendikdasmen Bpmp Sulteng. Https://Bpmpsulteng.Kemendikdasmen.Go.Id/Implementasi-Kebijakan-Makan-Bergizi-Gratis-Mbg-Hasil-Monev-Di-Provinsi-Sulawesi-Tengah/
Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Di Indonesia: Systematic Literature Review. Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 4(4), 10365–10371.
Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. Journal Of Management, Accounting, And Administration, 1(2), 77–84.
Rambe, M. T., Ritonga, R. A., Harahap, T., & Sitio, R. (2026). Pemetaan Awal Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Kabupaten Labuhanbatu: Perspektif Manajemen Sdm. Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 4(4), 5177–5184.
Ratih, A., & Maria, G. A. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Kebijakan Pendukung Pendidikan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jurnal Ekspos, 3(2), 80–88.
Risnawati, E., Suriansyah, A., & Harsono, A. M. B. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(04), 832–842.
Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan Dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik, 3(2), 131–143. Https://Ejournal.Literaaksara.Com/Index.Php/Jhap/Index
Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). Mbg (Makan Bergizi Gratis) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model Sppg Dan Tantangan Tata Kelola Publik. Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(1), 10–21.
Siahaan, T. R. (1945). Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. Www.Portibionline.Com, 1–25.
Silaban, S. L., Elsi, S. D., & Rizal, D. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S . Grindle. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, 3(November 2025).
Siradja, N. G. (2026). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Di Kota Baubau= The Oversight Function Of The Regional House Of Representatives In Budget Management In Baubau City. Universitas Hasanuddin.
Situmorang, M. R. M., Aprileony, J., & Erinaldi. (2026). Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan ( Jkn ) Dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 07(01), 1–18.
Sopian, H., Sopi, I., Siswantoro, & Ardiansyah, B. G. (2023). Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Ri, Xii.
Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah : Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah, 18(1), 27–36.
Tsaqif, M. F. A., Permadi, W. K., & Wanuswati, I. (2025). Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa ( Studi Penerapan State Centered Approach Dalam Pembangunan Desa ). Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(Dd), 22329–22336.
Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis ( Mbg ) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Jpim: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 01(03), 426–435.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Neneng Sobibatu Rohmah, Chanifia Izza Millata, Titis Perdani, Dimas Purbo Pambudi, Muhammad Riyan Fitria Ramdlani, Nadhira Shania Tabrizia Tabrizia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
