Penguatan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Melalui Pemahaman tentang Metode Omnibuslaw

Abstract

Urgensi program PPM ini dengan melihat fakta capaian produk hukum di daerah yang tidak tercapai sesuai target legislasi dan banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang baru disahkan setelah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa Peraturan yang diajukan judicial review di Mahkamah Kondstitusi menjadi beberapa permasalahan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan program PPM dengan menemukan konsep penguatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) mereposisi Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai Law center. 2) memperkuat Supporting system DPRD, 3) melakukan pembuatan blue print penguatan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibuslaw. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah bermula pada rendahnya Prakarsa anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah (legislative initation) dan pada Pembahasan usulan program pembentukan peraturan daerah atas usulan DPRD menjadi peraturan daerah (law making process). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang optimal harus didukung oleh kelembagaan pada alat kelengkapan DPRD yang fungsional dan didukung oleh supporting system yang handal.