DOI: https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2

Published: 2025-06-28

Articles

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sri Ulandari, Ansorullah

1-17

PDF

Analisis Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Organisasi Dana APBN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Ahmad Fauzan, Agus, Aswari Hepni

18-32

PDF

Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Adithiya Diar, Billy Anggara Jufri, Raga Samudera Widodo

33-54

PDF

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dalam Perspektif Obligation Of Conduct

Al Maidah Putri, Muhammad Mashuri, Dwi Budiarti

55-68

PDF

Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Nova Bela Dhyta, Adeb Davega Prasna

69-79

PDF

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi

Loly Devi Lumbanbatu, Arfa'i, Muhammad Amin

80-91

PDF

Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Yudistira, A Zarkasi, Muhmmad Eriton, Bustanuddin

92-105

PDF

Implementasi Aplikasi E-Perda Berbasis Digitalisasi Produk Hukum Pememerintah Kota Jambi

Wardha Al Hanny, Firmansyah Putra

106-119

PDF

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Esty Farah Frestica Fajri, Syamsir, Iswandi

120-132

PDF

Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Anis Noviya, Meri Yarni, Amanda Dea Lestari

133-146

PDF